Kebijakan Pertama Presiden Jokowi Setelah Perkenalkan Para Menterinya

FB PRESIDEN JOKOWI - Momen-momen Presiden Jokowi saat memperkenalkan para menterinya hingga saat melakukan rapat kerja kabinet untuk pertama kalinya.

KABARESOLO.COM - Presiden RI terpilih, Joko Widodo beri gebrakan mengejutkan yakni dengan menggandeng Prabowo Subianto untuk masuk menjadi bagian kabinetnya.

Banyak orang yang tercengang lantaran Prabowo yang notabene rival politiknya pada Pilpres justru kini digandeng dan bersama-sama memulai kerja untuk Indonesia.

Lalu apa kebijakan pertamanya setelah melakukan rapat perdana dengan jajaran menterinya, Jumat 25 Oktober 2019 pagi tadi?

Kebijakannya yakni ingin memperingkas birokrasi lantaran banyaknya regulasi yang tumang tindih dan dinilai menghambat pelayanan pada masyarakat.

"Selamat pagi. Saya telah menyampaikan berkali-kali bahwa di negara ini terlalu banyak regulasi dan peraturan, dari undang-undang, perpres, permen, dan lain-lain."

"Di daerah ada perda, pergub, peraturan bupati, peraturan wali kota. Tak sedikit yang tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," jelas Presiden Jokowi melalui akun medsosnya yang terverifikasi.

Melalui rapat perdana tersebut ia meminta setiap kementerian untuk memeriksa apakah ada tumpang tindih peraturan.

Semua peraturan yang dibuat di daerah diinventaris lalu dicek apakah tumpang tindih, apakah menghambat pelayanan pada masyarakat, apakah menghambat investasi dunia usaha atau tidak.

"Segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," perintah Jokowi.

TERBITKAN UU

Selain itu Jokowi juga berinisiatif untuk mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law -- satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa, bahkan puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja, puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM."

"Hal-hal yang menghambat itu hendak kita hapuskan agar kita bisa bekerja dengan cepat," tambahnya.

Tampaknya pemerintahan kali ini benar-benar mengejar target untuk memenuhi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Di periode kedua ini Presiden Jokowi seolah sudah tak memiliki beban karena di periode selanjutnya ia tak bisa dicalonkan kembali sebagai capres.

Kerja Jokowi benar-benar untuk kemajuan bangsa tanpa tersandera dengan kepentingan lain. Semoga. (*/KabareSolo.com)